Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan turut menghadiri undangan asistensi penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tahun 2023 di Ruang Rapat Pangripta Bappeda pada 17 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
SPIP merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sumber daya pemerintah. Melalui penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang diterapkan.
Dalam kegiatan ini, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan mendapatkan undangan untuk mengikuti asistensi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Hal ini menunjukkan peran penting dinas tersebut dalam menjaga tata kelola dan pengelolaan keuangan yang baik dalam menjalankan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan.
Asistensi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pemerintah daerah tentang konsep SPIP, standar, dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Tim penilai akan memberikan masukan, rekomendasi, serta memberikan panduan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Partisipasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan dalam asistensi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola yang baik dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam konteks bidang ketahanan pangan, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan anggaran dilakukan dengan efisien dan efektif.
Dengan menghadiri undangan ini, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerapan SPIP dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Hal ini akan berdampak positif dalam memperkuat akuntabilitas, mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketahanan pangan.
