Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya memastikan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengingat krusialnya program ini bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), evaluasi dan koordinasi berkelanjutan menjadi sebuah keharusan demi kelancaran pelaksanaannya. Sebagai bentuk komitmen tersebut, pada hari Rabu, 13 Mei 2026, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh 45 peserta secara luring yang terdiri dari jajaran Satgas Percepatan MBG serta berbagai instansi terkait, dan turut diikuti secara daring oleh pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), yayasan, beserta para mitra se-Kabupaten Grobogan.
Rapat yang dimoderatori oleh Sekda Kabupaten Grobogan, Dr. Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. dengan dipimpin oleh Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, S.E., M.M. selaku Ketua Satgas MBG, menyoroti secara khusus dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dalam paparannya, Wakil Bupati Grobogan menegaskan bahwa dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran (SE) serta pengawalan ketat pada tiga fase pelaksanaan: fase penyediaan bahan baku pangan lokal, fase produksi dan distribusi yang aman dan tepat sasaran, hingga fase konsumsi yang harus berdampak nyata pada kelengkapan gizi penerima manfaat. Komitmen ini didukung oleh data progresif per 6 Mei 2026, di mana dari total 171 SPPG yang terverifikasi di Kabupaten Grobogan, sebanyak 155 SPPG telah beroperasi dengan baik.
Meskipun demikian, evaluasi ini juga membahas secara terbuka berbagai kendala operasional. Terdapat 16 SPPG yang belum beroperasi dan 4 SPPG yang terpaksa diberhentikan sementara (suspend). Tindakan penangguhan ini diambil menyusul terjadinya beberapa insiden keracunan massal pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026, yang menimpa korban di SPPG Putatsari, SPPG Gubug Kwaron 1, dan SPPG Tawangharjo Pulongrambe. Selain itu, ketidaksesuaian tata letak (layout) dan masalah kelengkapan perizinan juga ditemukan pada masing-masing satu SPPG di Kecamatan Toroh, Karangrayung, Geyer, dan Gabus.
Guna menjaga akuntabilitas, Satgas MBG menekankan pentingnya kewajiban pelaporan administrasi. Seluruh SPPG diwajibkan untuk memutakhirkan data operasional, data penerima manfaat, serta perizinan melalui portal digital Dinas Pangan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Lebih lanjut, para Kepala SPPG ditugaskan untuk mengawal kelayakan infrastruktur dengan memastikan setiap dapur mitra memenuhi standar Juknis 401. Jika peringatan tidak diindahkan, penindakan tegas seperti Laporan Khusus (Lapsus) untuk penghentian operasional hingga penerbitan Surat Peringatan (SP1) akan diberlakukan.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperketat pengawasan operasional dan standardisasi dapur MBG guna mencegah terulangnya insiden yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai langkah konkret selanjutnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dijadwalkan akan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Rantai Pasok MBG pada 18–22 Mei 2026. Evaluasi komprehensif ini akan menyasar berbagai lini, mulai dari sektor publik, operasional SPPG, pemasok berskala besar maupun kecil, hingga ekosistem pendukung di sekitar sekolah seperti kantin dan pedagang kaki lima.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud investasi jangka panjang pemerintah demi menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan sehat. Diseminasi informasi yang transparan melalui kanal digital yang profesional sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan Satgas dalam mengawal kelancaran program ini. Melalui sinergi lintas sektoral yang kuat, penegakan aturan standar kelayakan pangan secara disiplin, serta pengawasan yang berkesinambungan, penyelenggaraan MBG di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat berjalan semakin optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.